MEWUJUDKAN HAM DI BIDANG KESEHATAN


Bayangkan seseorang yang terjangkit suatu penyakit pada saat bayi atau anak-anak yang berakibat dia menderita seumur hidupnya karena tidak terjamah oleh pelayanan kesehatan, seperti penyakit polio, campak atau TBC yang seharusnya bisa dicegah, padahal setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan hidup yang sehat.

Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia (HAM) seperti tersebut dalam  deklarasi hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal sepuluh  November 1948 yang menyatakan bahwa: setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya.

Menurut Konvensi International tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 1966 juga mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar  tertinggi yang dapat dicapai dalam kesehatan fisik dan mentalnya.

Sebagai hak asasi manusia, maka hak kesehatan adalah hak yang melekat pada seseorang karena kelahirannya sebagai manusia, bukan karena pemberian seseorang atau negara, oleh sebab itu tentu saja tidak dapat dicabut dan dilanggar oleh siapapun.

Negara sebagai pengemban amanat untuk menyejahterakan masyarakat, dan bahwa sehat itu tidak hanya sekedar bebas dari penyakit tetapi adalah kondisi sejahtera dari badan, jiwa,dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara ekonomis, maka sesuai dengan norma HAM, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi kesehatan tersebut.

Kewajiban menghormati itu seperti menciptakan persamaan akses pelayanan kesehatan, pencegahan dari tindakan-tindakan yang dapat menurunkan status kesehatan masyarakat, melakukan langka-langkah legislasi yang dapat menjamin perlindungan kesehatan masyarakat, membuat kebijakan kesehatan, penyediaan anggaran yang memadai, penyediaan jasa-jasa pelayanan kesehatan yang  layak dan memadai untuk seluruh masyarakat.

Hak atas kesehatan ini bermakna bahwa pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat, ini berarti pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan  terjangkaunya pelayanan kesehatan untuk semua.

Pelayanan kesehatan ini meliputi akses terhadap jasa pelayanan kesehatan dan perawatan kesehatan yang penting seperti akses terhadap air bersih, nutrisi, imunisasi, perumahan yang sehat, sanitasi, lingkungan dan tempat kerja yang sehat, pendidikan, informasi dan sebagainya.

Dalam upaya pemenuhan kesehatan sebagai hak asasi manusia, maka pemerintah yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyejahterakan warga negaranya mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut.

Aspek kesehatan harus dijadikan pertimbangan penting dalam setiap kebijakan pembangunan. Salah satu bentuk implementasinya adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk pembangunan kesehatan dan melibatkan masyarakat luas dalam pembangunan kesehatan.

Dasar hukum konstitusi  yakni pasal 28 UUD 1945 dan  UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dikaitkan lagi dengan PP No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota dan PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan (Bidang Kesehatan)  menempatkan imunisasi merupakan urusan bersama antara Pusat – Daerah dalam komponen utama layanan pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Dalam konteks kesehatan sebagai HAM, pelaksanaan imunisasi sebagai program pemerintah mencakup dimensi ketersediaan dan kualitas (seperti bahan baku mutu vaksinnya), menjamin aksesibilitas program, yang non diskriminatif, hingga ke daerah terpencil sekalipun, terjangkau oleh keuangan rakyat yang diwakili Pemda setempat serta perolehan informasi (termasuk tentang KIPI/kejadian ikutan pasca imunisasinya).

Dari sisi hukum, jika pemerintah yang tak mampu melaksanakannya, sama seperti warganegara yang menolak vaksinasi ini, ke depan, dapat dijatuhi sanksi.

Program Imunisasi Nasional

Dalam Permenkes No. 741/2008 bahwa setiap kabupaten/kota harus menargetkan cakupan universal imunisasi anak adalah seratus prosen.

Keberhasilan imunisasi merupakan prestasi bersama ketika Kementrian Kesehatan mampu menyediakan vaksin beserta perangkat cold chain-nya, pemerintah provinsi menyediakan transportasi dan penyimpanannya sedangkan pemerintah kabupaten/kota mengurus pelatihan tenaga kesehatan dan pelaksanaan vaksinasinya.

Pada sisi lainnya, pelaksanaan program imunisasi merupakan kewajiban pemerintah menyehatkan bangsanya, sebagaimana pasal 6, 7, dan 8 UU No. 23/1992 tentang Kesehatan yang diaktualkan dengan Perpres No. 7/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Kesehatan dan MDG’s (Millenium Development Goals).

Jadi, hak rakyat bertaut dengan kewajiban pemerintah yang memiliki konsekuensi hukum. Dalam hal ini, hak rakyat tersebut menyangkut imunisasi publik atau massal yang dikenal sebagai PPI (Program Pengembangan Imunisasi), seperti BCG, DPT, polio, hepatitis B dan Campak.

Peranan PT Bio Farma (Persero)

Sebagai BUMN saham PT Bio Farma (Persero) seratus prosen tetap akan dipegang oleh pemerintah. Ini artinya, pemerintah maupun Kementerian Kesehatan tak akan menjadikan perusahaan ini go publik atau Tbk. Hal ini dilakukan untuk menjaga tujuan utama Bio Farma, yaitu untuk mendukung program imunisasi nasional.

“Jadi kita diwajibkan untuk mensuplay seluruh vaksin untuk imunisasi dasar sebagai program nasional,” kata M. Rahman Rustan, Corporate Secretary Bio di kantor Pusat Bio Farma, Bandung, Senin (27/2/2011).

Sebagaimana diketahui, bisnis Bio Farma berbeda dengan bisnis farmasi pada umumnya, kalau perusahaan farmasi memproduksi obat-obatan,  Bio Farma memproduksi vaksin untuk mencegah penyakit,yaitu vaksin yang termasuk program PPI (BCG, Polio, Campak, DPT dan Hepatitis B) dan bukan untuk mengobati.

Tugas utama Bio Farma adalah mendukung program imunisasi nasional yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Jadi imunisasi-imunisasi dasar di seluruh Puskesmas di seluruh Indonesia vaksinnya diproduksi oleh Bio Farma.

“Kalau nanti sahamnya milik swasta dan pemegang sahamnya menentukan untuk memproduksi vaksin-vaksin lain, maka ini yang kita jaga agar jangan sampai mengabaikan progam imunisasi nasional,” papar M.Rahman Rustan.

Bio Farma mensuplai vaksin untuk program imunisasi nasional dengan target lima juta bayi per tahun, 27,6 juta anak usia sekolah per tahun dan 15 juta wanita usia subur per tahun.

Bio Farma merupakan  diantara 200 produsen vaksin di dunia dan produk Bio Farma merupakan salah satu dari 30 produsen vaksin di dunia yang telah mendapatkan Prakualifikasi WHO (WHO Praqualification). Sejak memiliki Prakualifikasi WHO inilah, Bio Farma mulai melakukan ekspansi pada tahun 1997 dengan mengirimkan produk-produknya ke pasar internasional yang sudah tersebar di sekitar 110 negara di berbagai belah dunia.

Jadi peranan Bio Farma sebagai penyedia vaksin untuk pemenuhan program imunisasi nasional merupakan pilar penegakan HAM di bidang kesehatan sehingga setiap warga mempunyai kehidupan yang layak dan sehat sebagaimana diamanatkan oleh deklarasi HAM Perserikatan Bangsa Bangsa.

*Penulis, Jajat Sudrahat , Karyawan di Bagian Produksi Vaksin Polio PT Bio Farma (Persero)

Sumber : PR PT Bio Farma (Persero)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s